a leader and an asset manager

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah seorang pemimpin dan seorang manager aset.

Harus diakui bahwa saat ini kita tidak memiliki pemimpin yang berjiwa pemimpin. Pemimpin yang punya visi dan leading by example. Memberi arahan dan memberi contoh. To show stewardship, not to dictate. Kita butuh pemimpin yang kuat, determined, tapi bukan yang otoriter. Kita butuh pemimpin yang melindungi, memberikan sense of dignity, bukan yang plin-plan dan manut di ketiak pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai penguasa jagat.

Selanjutnya, Indonesia ini butuh seorang aset manager, bukan sales manager. Sales manager berorientasi pada keuntungan finansial thok. Sementara aset manager berorientasi pada pelipatgandaan nilai aset. Yang terjadi di Indonesia saat ini, para pengurus (manager) negeri ini semuanya adalah sales manager, sehingga kekayaan alam yang melimpah ruah hanya dipandang sebagai resource/sumberdaya yang akan habis. Mereka memandang kekayaan alam harus dijual memang. Ini seperti tuan tanah yang tidak mengerti nilai tanah yang sebenarnya, sehingga tanah hanya dipandang sebagai kekayaan yang belum diuangkan. Kalau anak mau kawin, jual tanah sepetak. Mau pergi naik haji, jual lagi sepetak. Lama-kelamaan tentu saja kekayaan tersebut akan habis. Aset manager melihat tanah sebagai alat produksi sehingga dia akan mengelola sedemikian rupa sehingga tanah dapat terus menghasilkan benefit tanpa si pemilik harus kehilangan kepemilikannya atas tanah tersebut.

freeport....oh, freeport -- part 2

"15:30 kampus UNCEN dan STF 100% sudah hijau-coklat dikuasai aparat gabungan. Terjadi penyisiran massal dan sewenang2 di asrama mahasiswa dan rumah warga!!! Mohon dukungan kawan2 nasional. Urgent!"

Itu bunyi sms yang dikrimkan oleh seorang kawan sore tadi kepada saya. SMS ini mengkonfirmasi dugaan saya di atas dan pertanyaan besar saya selama terjadinya gonjang-ganjing freeport --kenapa pemerintah USA adem ayem. Entah apa jawaban pastinya, yang jelas, deal sudah terjadi antara pemerintah Negara A dan Negara B. Oleh karenanya Negara A perlu menunjukkan "kepatuhan" dan "komitmen" mereka terhadap Negara B. Dan Condi perlu melihat dan mendengar bukti kepatuhan Negara A, bukti bahwa mereka akan mengamankan salah satu kepentingan Negara B, di ujung timur sana, dengan segala cara. Dan kita mungkin tak akan pernah tahu deal apa lagi yang sudah diketok. Tunggu saja beritanya di koran dalam minggu-minggu ke depan.

Terbayang di kepala, Condi pulang dan melapor di Oval Room. "Gimana Indonesia?" tanya GWB. "Mantaaaaap, Ketua!", Jawab Condi kepada GWB. Dan, seperti saya tulis di awal tulisan ini, tidak ada kejadian luar biasa pasca gonjang ganjing Freeport....kecuali berlanjutnya penderitaan masyarakat Papua, bencana lingkungan, dan kolonialisme korporasi di Nusantara. Coba kita tunggu besok apa seruan para pahlawan kesiangan itu esok hari. Saya menduga, kembali kita di negeri liliput cuma akan menonton 'anjing menggonggong, anjing berlalu' --sambil menggerutu. Dan saya masih berharap semoga saya salah. [16 maret 2005]

freeport...oh, freeport

Tidak akan ada kejadian luar biasa pasca gonjang-ganjing Freeport kali ini. Percayalah. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya di dunia yang kapitalistik ini segala sesuatu hanya akan menjadi komoditas, tidak terkecuali Freeport dan berenteng masalah yang menyertainya. Percayalah, penderitaan masyarakat Papua, bencana lingkungan, kolonialisme korporasi, dan "nasionalisme" hanya akan menjadi bumbu-bumbu penyedap dalam negosiasi politik pemerintah-pemerintah (baca: elit politik) untuk kepentingan golongan yang diwakilinya --yang sudah pasti bukan rakyat kebanyakan. Di suatu dunia dimana pemerintahan negara-negara yang berdaulat menghambakan diri kepada kepentingan modal, rakyat sebaiknya berdoa saja dan memikirkan sendiri bagaimana agar besok bisa makan.

Let's play mine...eh, mind game. Bayangkan 2 negara yang "saling membutuhkan" --terlepas bahwa negara yang satu lebih membutuhkan negara yang lain dibandingkan sebaliknya. Pemerintah Negara A (yang memiliki kepentingan lebih besar terhadap negara B dibandingkan sebaliknya) berkepentingan agar rejimnya bertahan dan tidak didongkel. Tahu dooong, Negara B kan paling ahli tuh merekayasa yang begitu-begitu. Selain itu Negara B baru saja 'memberi hadiah' dengan membuka kembali kerjasama militer dengan Negara A. Waahhh, ini prestasi yang harus dipertahankan. Belum lagi komitmen Negara B untuk mendukung kesatuan dan presatuan Negara A.

Di pihak lain, Negara B punya kepentingan untuk mempertahankan suplai emas dari wilayah yang memiliki cadangan emas tunggal terbesar di dunia. Tiga juta kilogram emas bukanlah jumlah yang main-main....lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas mata uang mereka sehingga mereka bisa melanggengkan proyek-proyek intervensi di seluruh dunia yang tentu saja harus dibiayai oleh mata uang mereka. Btw, proyek-proyek intervensi yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah juga untuk melanggengkan kepentingan dari korporasi-korporasi mereka yang sudah berinvestasi politik dan berkontribusi memenangkan rejim yang berkuasa. Sori Jek, nggak ada makan siang yang gratis.

Dan minggu ini, kedua wakil pemerintah negara A dan negara B akan bertemu. Bagi Negara A, perlu dong menaikkan bargain position sehingga prakondisi perlu diciptakan. Statement-statement politik pun perlu ditebarkan dan sipastikan didengar oleh Negara B. Termasuk juga piggy back pada aspirasi-aspirasi original yang sudah bertahun menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Papua sana. Dan semua orang berteriak, bagaikan pahlawan kesiangan. Huh!!

Meja perjudian sudah dibuka. Letakkan kartu masing-masing...Elo punya apa, gue punya apa. Elo bisa kasih apa dan gue bisa kasih apa. Dan kita di negeri liliput ini --seperti biasa-- cuman bisa menonton sambil menggerutu. Yang pasti ending cerita ini tidak akan menjadi sesuatu yang meng-hhapy-kan. Dan seperti saya tulis di awal tulisan ini, tidak akan ada kejadian luar biasa pasca gonjang ganjing Freeport kali ini.

sekali lagi ruu app

[satu komentar saya di suatu blog yg membahas RUU APP]

Kalau saya melihat, skeptisme masyarakat terhadap RUU APP juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran dari implementasinya nanti ke depan. Seperti juga UU lainnya yang sudah disahkan negara, RUU APP ini membuka ruang yang sangat LUAAAAASSSS sekali untuk terjadinya abuse of power dan korupsi. Ujung-ujungnya bisa ditebak, yang akan digaruk cuma yg kroco-kroco, tapi kakap-kakap yg terlibat dalam bisnis per-porno-an akan lolos. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak bisnis jorok dan kotor itu kan mainannya pejabat publik dan aparatus negara yg notabene juga jadi pihak yg mensahkan berbagai produk perundangan di republik sontoloyo ini. Dan mainan ini sudah bukan lagi ulah "oknum" sebagaimana yg selalu dijadikan kambing hitam mereka2 yg tertuduh, tapi sudah merupakan suatu operasi yg terinstitusional, terstruktur dan sistematis. Mungkin para kriminolog perlu juga membuat analisa dan bicara di forum ini.

Semua orang juga tau siapa sih biangnya bandar narkoba, bandar judi, bandar VCD porno, bandarnya traficking, dllsbgnya itu. Dan semua orang juga tau bahwa mereka juga berperan menjadi ATM-nya elit politik dan aparat negara (sipil dan militer). Bukan rahasia lagi kalau petugas di lapangan itu harus setor kepada atasannya dan atasannya harus setor ke atasannya lagi yg lebih tinggi dst. Btw lagi, bisnis-bisnis kayak begituan bukanlah bisnis ecek-ecek dan hanya yg bermodal kuatlah yg mampu melanggengkan bisnisnya dan sekaligus secara setia menjadi penyetor tetap para elit tersebut. Karena apa? karena memang demikianlah how doing business di Indonesia. No setoran, no business, even binis yg "halal" sekalipun.

Kalau saya sih, yg harus dituntut oleh masyarakat itu sebaiknya penghentian sementara pembuatan UU apapun, sebelum mental korup dari para penegak aturan tersebut menjadi baik dan dapat dipercaya. Jangan muluk-muluk lah pemerintah itu...mereka bisa menegakkan secara benar dan konsisten semua peraturan yg saat ini ada pun sudah lebih dari cukup, nggak usah lah sok-sok-an bikin aturan baru dulu. Karena, aturan apapun kemudian pada akhirnya hanya jadi alat untuk korupsi tanpa ada perubahan substansial terhadap kondisi bobroknya moral masyarakat (sebagaimana yg dijadikan alasan promotor RUU ini). Saya berani taruhan, kalau pun misalnya RUU APP ini disahkan, moral masyarakat tidak akan membaik. Karena apa? karena para pemimpinnya tidak memberikan contoh yg baik pula, dan itu dipertontonkan secara telanjang tanpa malu2 setiap hari kepada warganya.

Lagian, penghentian sementara pembuatan UU akan menghemat anggaran belanja negara (yg bisa dipakai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan gizi balita, memberantas flu burung, dll) karena anggota DPR bisa kita minta dengan hormat untuk pensiun saja, daripada berantem melulu dan membuat UU yang cuma membuat keresahan dan memuluskan terjual habisnya aset-aset bangsa.

another blog

Well, it's another blog of mine. It's dedicated to my more serious thoughts or views in seeing things. Hopefully it won't add wrinkles to the readers ;p